ops

Penerimaan CPNS Tahun 2017

Setelah sebelumnya Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017, yakni pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan batch II sebanyak 17,928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Pengumuman penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 6 September 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sscn.bkn.go.id. Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini. Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I. Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:
Kementerian
NoInstansiFormasi
1Kementerian Keuangan2.880
2Kementerian ESDM65
3Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan300
4Kementerian Ketenagakerjaan160
5Kementerian Kelautan dan Perikanan329
6Kementerian Perindustrian380
7Kementerian PUPR1.000
8Kementerian Pariwisata40
9Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN1.610
10Kementerian LHK700
11Kementerian Perhubungan400
12Kementerian Luar Negeri75
13Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi91
14Kementerian Kesehatan1.000
15Kementerian Pertanian475
16Kementerian Sosial160
17Kementerian Riset, Teknologi, dan PT1.500
18Kementerian PPN/BAPPENAS38
19Kementerian PANRB91
20Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak21
21Kementerian Sekretariat Negara178
22Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman40
23Kementerian Agama1.000
24Kementerian Perdagangan65
25Kementerian Pemuda dan Olah Raga27
26Kementerian Bidang Polhukam25
27Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian25
28Kementerian BUMN25
29Kementerian KUKM25
30Kementerian Pertahanan50

LEMBAGA

NoInstansiFormasi
31Kejaksaan Agung1.000
32Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)175
33Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)98
34Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)60
35Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)28
36Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)175
37Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)10
38Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)90
39Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)87
40Sekretaris Komisi Yudisial (KY)33
41Badan Narkotika Nasional (BNN)275
42Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)60
43Badan SAR Nasional160
44Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)300
45Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)225
46Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)182
47Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN)99
48Badan Ekonomi Kreatif93
49Badan Pengawas Obat dan Makanan110
50Badan Intelijen Negara (BIN)199
51Badan Kepegawaian Negara (BKN)212
52Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)157
53Setjen DPR85
54Badan Informasi Geospasial (BIG)67
55Lembaga Administrasi Negara (LAN)299
56Mahkamah Kontitusi (MK)70
57Kepolisian Republik Indonesia200
58Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)25
59Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)53
60Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)26

PROVINSI

NoInstansiFormasi
61Kalimantan Utara500


Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.

Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas.


Sumber :bkn